Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meminta pada BP. Migas maupun operator Blok Cepu untuk memaksimalkan potensi lokal dalam proyek kontruksi puncak produksi Blok Cepu yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini.
“Saya minta kontraktor nasional maupun dari luar negri yang mengerjakan proyek nanti untuk melibatkan masyarakat disini sebagai tenaga kerja maupun memberikan peluang usaha,” kata Wakil Bupati Setya Hartono saat mengikuti pemaparan proyek persiapan puncak produksi Blok Cepu di Ruang Batik Madrim, Selasa (11/01/2011).
Menurut Wabub, persoalaan tenaga kerja kerap kali memunculkan gejolak social masyarakat. Hal ini disebabkan karena baik operator maupun kontraktor kurang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatannya secara maksimal.
“Apalagi dengan adanya industri migas ini, 60 persen warga di sekitar pengeboran telah kehilangan lahannya yang selama menjadi mata pencaharian mereka. Karena itu saya minta nanti masyarakat harus benar-benar dilibatkan,” tegas purnawirawan TNI ini.
Untuk mengakomodir tenaga kerja lokal, lanjut dia, operator harus meminta pada semua kontraktor pemenang tender untuk melibatkan kontraktor lokal maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Baik dalam kegiatan proyek maupun penyiapan fasilitas penunjang lainnya. Seperti penyediaan air bersih, tranportasi, penginapan, makanan, serta kebutuhan lainnya.
“Dengan begini masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya kegiatan migas disini. Sehingga gejolak social juga dapat dieliminir,” jelas Setya Hartono.
Menanggapi keinginan tersebut, Penasehat Ahli di Bidang Kepemerintahan dan Kewilayahan BP. Migas Japalu, Cornelia Oentati, menegaskan, bahwa pihaknya telah menyusun pola untuk melibatkan BUMD secara maksimal dalam kegiatan industri migas. Hal ini sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang tengah dijalankan sekarang ini.
“Kita akan meminta pada pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan lintas kementrian agar BUMD didaerah bisa terlibat maksimal dalam kegiatan ini,” sambung wanita berkacamata minus ini.
“Saya minta kontraktor nasional maupun dari luar negri yang mengerjakan proyek nanti untuk melibatkan masyarakat disini sebagai tenaga kerja maupun memberikan peluang usaha,” kata Wakil Bupati Setya Hartono saat mengikuti pemaparan proyek persiapan puncak produksi Blok Cepu di Ruang Batik Madrim, Selasa (11/01/2011).
Menurut Wabub, persoalaan tenaga kerja kerap kali memunculkan gejolak social masyarakat. Hal ini disebabkan karena baik operator maupun kontraktor kurang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatannya secara maksimal.
“Apalagi dengan adanya industri migas ini, 60 persen warga di sekitar pengeboran telah kehilangan lahannya yang selama menjadi mata pencaharian mereka. Karena itu saya minta nanti masyarakat harus benar-benar dilibatkan,” tegas purnawirawan TNI ini.
Untuk mengakomodir tenaga kerja lokal, lanjut dia, operator harus meminta pada semua kontraktor pemenang tender untuk melibatkan kontraktor lokal maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Baik dalam kegiatan proyek maupun penyiapan fasilitas penunjang lainnya. Seperti penyediaan air bersih, tranportasi, penginapan, makanan, serta kebutuhan lainnya.
“Dengan begini masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya kegiatan migas disini. Sehingga gejolak social juga dapat dieliminir,” jelas Setya Hartono.
Menanggapi keinginan tersebut, Penasehat Ahli di Bidang Kepemerintahan dan Kewilayahan BP. Migas Japalu, Cornelia Oentati, menegaskan, bahwa pihaknya telah menyusun pola untuk melibatkan BUMD secara maksimal dalam kegiatan industri migas. Hal ini sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang tengah dijalankan sekarang ini.
“Kita akan meminta pada pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan lintas kementrian agar BUMD didaerah bisa terlibat maksimal dalam kegiatan ini,” sambung wanita berkacamata minus ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar